depokmedia.com – Pemerintah mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan sekaligus memastikan manfaat program lebih tepat sasaran.

Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek distribusi makanan bergizi, tetapi juga tata kelola, pengawasan, kualitas pangan, hingga penentuan kelompok penerima prioritas yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi.

Dalam evaluasi terbaru, pemerintah menetapkan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang dikenal sebagai kelompok 3B sebagai prioritas utama penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, perhatian juga diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh layanan kesehatan maupun akses terhadap pangan bergizi.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam mempercepat penurunan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia sejak masa awal kehidupan.

Pemerintah menilai bahwa intervensi gizi yang dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia balita akan memberikan dampak paling besar terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta kualitas generasi mendatang.

Selain menentukan kelompok prioritas baru, pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek teknis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Perbaikan mencakup peningkatan kualitas menu makanan, penerapan standar higienitas yang lebih ketat, sistem distribusi yang lebih efektif, hingga penguatan mekanisme pengawasan agar seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, mengatakan keputusan memprioritaskan kelompok 3B didasarkan pada berbagai kajian yang menunjukkan bahwa intervensi gizi terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan langkah paling efektif dalam menekan angka stunting di Indonesia.

“Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ,” ujar Qodari, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, pemberian asupan gizi yang memadai sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah memandang kelompok tersebut harus memperoleh perhatian khusus dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis ke depan.

Selain kelompok 3B, pemerintah juga menetapkan wilayah 3T sebagai sasaran prioritas berikutnya.

Kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan gizi akibat keterbatasan infrastruktur, distribusi logistik, akses pelayanan kesehatan, hingga kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Dengan memberikan perhatian lebih kepada wilayah-wilayah tersebut, pemerintah berharap pemerataan manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia tanpa adanya kesenjangan pelayanan.

“Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan,” jelasnya.

Menurut Qodari, berbagai penyempurnaan yang sedang dilakukan diyakini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi kandungan gizi makanan yang diberikan, tetapi juga kualitas kesehatan, kebersihan makanan, keamanan distribusi, hingga efektivitas pengawasan di lapangan.

Program tersebut dinilai telah memberikan manfaat nyata sejak mulai dilaksanakan. Penyaluran makanan bergizi secara rutin kepada peserta didik selama hari sekolah membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah optimistis berbagai penyempurnaan yang kini dilakukan akan membuat manfaat Program Makan Bergizi Gratis semakin besar pada masa mendatang.

“Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui,” kata Qodari.

Perhatian pemerintah terhadap keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis juga ditunjukkan melalui keterlibatan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam proses evaluasi.

Menurut Qodari, Presiden telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap tata kelola program agar pelaksanaannya semakin efektif, akuntabel, serta mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan.

Mandat tersebut mencakup penyempurnaan sistem pelaksanaan, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

“Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden,” ungkapnya.

Dalam proses evaluasi, pemerintah juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Menurut Qodari, Badan Gizi Nasional telah mempresentasikan berbagai rencana penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis kepada DEN untuk memperoleh masukan yang bersifat konstruktif sebelum diterapkan secara lebih luas.

Kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan program tidak hanya berjalan baik secara administratif, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sebagai bagian dari proses evaluasi, Dewan Ekonomi Nasional telah melakukan survei terhadap sekitar 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Survei tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari kualitas pelayanan, distribusi makanan, kendala operasional, hingga peluang penyempurnaan yang masih dapat dilakukan.

“(Survei DEN) bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru,” terangnya.

Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan kebijakan lanjutan agar Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pemerintah juga menargetkan berbagai penyempurnaan tata kelola, peningkatan kualitas gizi, penguatan standar higienitas, serta perluasan jangkauan pelayanan dapat mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.