depokmedia.com – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menggelar konsolidasi antarlembaga untuk memperkuat keamanan ekosistem digital nasional.
Konsolidasi tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Rapat yang dipimpin Herindra selaku Kepala Komite Intelijen Pusat tersebut menjadi agenda perdana yang digelar di luar Kantor BIN. Komdigi menjadi kementerian pertama yang menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi tersebut.
Pertemuan itu membahas perkembangan situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional, terutama menghadapi berbagai potensi ancaman di ruang digital.
Meutya Hafid menilai perkembangan teknologi telah membuat ruang digital menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus memiliki posisi strategis bagi kepentingan nasional.
Karena itu, pemerintah tidak dapat mengamankan ekosistem digital hanya melalui satu kementerian atau lembaga.
Menurut Meutya, koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga perlu berjalan secara terintegrasi.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya dalam keterangannya.
Rapat Kominpus tersebut juga menjadi forum untuk menyatukan perspektif berbagai lembaga mengenai perkembangan ancaman di ruang digital. Pemerintah ingin meningkatkan kemampuan deteksi dini agar potensi gangguan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Salah satu agenda yang dibahas berkaitan dengan percepatan penanganan konten negatif di ruang digital.
Materi tersebut mencakup konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian atau DFK.
Penanganan konten tersebut membutuhkan koordinasi karena setiap kementerian dan lembaga memiliki kewenangan yang berbeda.
Pertukaran informasi menjadi salah satu faktor penting agar temuan dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing institusi.
“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” kata Meutya.
Dalam pertemuan tersebut, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber juga menjadi perhatian.
Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk membaca perkembangan ancaman secara lebih dini serta membantu pemerintah menyiapkan respons yang sesuai.
Meutya mengatakan koordinasi antarlembaga diperlukan agar informasi yang dimiliki masing-masing institusi dapat menjadi dasar dalam mengambil langkah secara cepat dan terukur.
“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelasnya.
Menurut Meutya, penguatan keamanan digital juga harus berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik.
Transformasi digital yang semakin luas membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
Semakin banyak aktivitas masyarakat dan pemerintah berlangsung melalui sistem digital, semakin besar pula kebutuhan terhadap perlindungan infrastruktur dan data.
“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” ujar Meutya.
Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan jajaran pimpinan dan perwakilan dari unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian dan lembaga terkait.
Sejumlah unsur dari TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, serta institusi terkait lainnya ikut dalam forum tersebut.
Konsolidasi lintas lembaga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapan menghadapi perkembangan ancaman di ruang digital.
Pertukaran informasi dan koordinasi antara unsur intelijen, keamanan siber, pertahanan, serta kementerian teknis diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara dalam melakukan deteksi dini dan merespons ancaman digital.
Tinggalkan Balasan